Pelaksanaan Ekspor Impor

 

 

Dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara didunia yang dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara kecil ataupun negara besar, negara yang perekonomiannya sudah maju ataupun masih terbelakang, secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat didunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap neara tersebut.

Transakasi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor impor ini adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara- negara yang mengimpor dan mengekspor.

Transaksi  ekspor  impor  secara  langsung  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, transaksi ekspor impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum terlalu menggembirakan saat ini, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber devisa lain dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan menarik investor asing ke Indonesia. Untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijaksanaan serta tindakan dengan jalan menyederhanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan   di   bidang   lalu-lintas   devisa   dan   ekspor   impor.   Penyederhanaan ketentuan-ketentuan itu antara lain mengenai: Alfred Hutauruk, Sistem dan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 68 

• Syarat-syarat sebagai eksportir 
• Syarat-syarat sebagai importir 
• Pajak ekspor
• Pajak impor
• Kebijaksanaan tentang devisa
• Kredit ekspor dan jaminan ekspor
• Tata niaga barang ekspor
• Tata niaga barang impor

Penyederhanaan  tersebut  pada  umumnya  menitikberatkan  pada penggunaan devisa dengan tanpa mengurangi pengawasan untuk mencegah hal- hal yang tidak diharapkan. Kebijaksanaan pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan ekspor impor. Jadi hendaknya para pengusaha dapat  memanfaatkan kesempatan dan kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan para pengusaha diharapkan tidak menyalahgunakan kesempatan  dan  kelonggaran-kelonggaran  tersebut  untuk  tujuan  yang hanya menguntungkan pribadi dan merugikan perekonomian negara Indonesia. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, maka penulis akan mengemukakan beberapa kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan lalu-lintas devisa dan ekspor impor, yang tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.